Pada masa Orde Baru di Indonesia, yakni periode pemerintahan dari tahun 1966 hingga 1998, penerapan sikap demokrasi sangatlah terbatas. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, lebih mengutamakan stabilitas politik dan keamanan negara daripada mendukung kebebasan berpendapat dan partisipasi politik yang sejati. Penerapan sikap demokrasi pada masa tersebut mengalami banyak kendala dan kritik, yang akhirnya berujung pada runtuhnya rezim Orde Baru. Artikel ini akan menjelaskan secara lengkap dan komprehensif tentang bagaimana penerapan sikap demokrasi pada masa Orde Baru dan dampaknya terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.
Pada awal pemerintahan Orde Baru, terjadi pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Rezim Soeharto melakukan sensor terhadap media massa dan melarang adanya kritik terhadap pemerintah. Hal ini mengakibatkan kurangnya ruang bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat mereka dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Selain itu, partisipasi politik juga sangat terbatas pada masa Orde Baru, dimana hanya partai politik yang diakui oleh pemerintah yang diperbolehkan untuk beroperasi. Hal ini menghambat kemajuan demokrasi dan mempersempit ruang politik bagi warga negara.
1. Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Pers
Pada masa Orde Baru, terjadi pembatasan yang signifikan terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Media massa diawasi dan dikontrol oleh pemerintah, sehingga sulit bagi warga negara untuk mendapatkan informasi yang objektif dan adil. Kritik terhadap pemerintah juga dilarang dan dianggap sebagai tindakan subversif. Hal ini menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia.
Selain itu, kebebasan berpendapat juga dibatasi melalui sistem peraturan yang membatasi kegiatan politik dan kebebasan berserikat. Warga negara yang mengkritik pemerintah atau menyampaikan pendapat yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah dapat menghadapi tindakan represif, seperti penangkapan dan penyiksaan. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi takut untuk menyampaikan pendapat mereka secara terbuka dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Meskipun demikian, terdapat beberapa upaya dari sebagian kelompok masyarakat untuk melawan pembatasan kebebasan berpendapat dan pers pada masa Orde Baru. Beberapa media independen dan organisasi masyarakat sipil berusaha untuk menyuarakan kebebasan berpendapat dan memperjuangkan keadilan sosial. Namun, mereka dihadapkan pada tekanan dan intimidasi dari pemerintah, yang berujung pada penindasan dan penganiayaan terhadap mereka.
2. Pembatasan Partisipasi Politik dan Pembentukan Partai Politik
Pada masa Orde Baru, partisipasi politik sangat terbatas dan hanya partai politik yang diakui oleh pemerintah yang diperbolehkan untuk beroperasi. Partai politik yang diakui oleh pemerintah merupakan partai yang mendukung pemerintahan Soeharto dan memiliki pandangan yang sejalan dengan pemerintah. Hal ini menyebabkan kurangnya alternatif politik dan mempersempit ruang politik bagi warga negara. Selain itu, partai politik yang tidak diakui oleh pemerintah juga dihadapkan pada penganiayaan dan penindasan.
Pembentukan partai politik pada masa Orde Baru juga diatur oleh pemerintah melalui sistem peraturan yang ketat. Pemerintah memiliki kendali penuh terhadap partai politik, sehingga partai politik hanya berfungsi sebagai alat legitimasi pemerintah dan tidak memiliki peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan politik. Hal ini menghambat perkembangan demokrasi dan partisipasi politik yang sejati di Indonesia.
Meskipun demikian, terdapat beberapa gerakan dari sebagian kelompok masyarakat untuk memperjuangkan partisipasi politik yang lebih luas pada masa Orde Baru. Beberapa gerakan mahasiswa dan aktivis politik berusaha untuk memperjuangkan hak-hak politik warga negara dan mendukung pembentukan partai politik alternatif. Namun, mereka dihadapkan pada penindasan dan penganiayaan dari pemerintah, yang berujung pada pembungkaman dan pembatasan partisipasi politik mereka.
3. Dampak Penerapan Sikap Demokrasi pada Masa Orde Baru
Penerapan sikap demokrasi yang terbatas pada masa Orde Baru memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Pembatasan kebebasan berpendapat dan pers menyebabkan kurangnya ruang bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat mereka dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hal ini mengakibatkan rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta kurangnya partisipasi politik yang sejati.
Selain itu, pembatasan partisipasi politik juga menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia. Partai politik yang diakui oleh pemerintah hanya berfungsi sebagai alat legitimasi pemerintah dan tidak memiliki peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan politik. Hal ini menyebabkan kurangnya alternatif politik dan mempersempit ruang politik bagi warga negara.
Namun, meskipun penerapan sikap demokrasi pada masa Orde Baru terbatas, terdapat juga gerakan dari sebagian kelompok masyarakat yang berusaha melawan pembatasan dan memperjuangkan hak-hak politik warga negara. Gerakan mahasiswa dan aktivis politik berusaha untuk menyuarakan kebebasan berpendapat, memperjuangkan keadilan sosial, dan mendukung partisipasi politik yang lebih luas. Gerakan ini menjadi salah satu faktor penting dalam runtuhnya rezim Orde Baru dan perkembangan demokrasi di Indonesia.
Dalam kesimpulan, penerapan sikap demokrasi pada masa Orde Baru sangatlah terbatas dan mengalami banyak kendala dan kritik. Pembatasan kebebasan berpendapat dan pers, serta pembatasan partisipasi politik, menjadi faktor utama dalam pembungkaman demokrasi di Indonesia. Meskipun demikian, terdapat juga gerakan dari sebagian kelompok masyarakat yang berusaha melawan pembatasan dan memperjuangkan hak-hak politik warga negara. Gerakan ini menjadi salah satu faktor penting dalam runtuhnya rezim Orde Baru dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca-Orde Baru masih terus berlangsung dan menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai demokrasi yang lebih baik.